BALIKPAPAN
- Puluhan
aktivis lingkungan hidup yang tergabung dalam Forum Peduli Lingkungan Hidup
Balikpapan menggelar aksi long march dan teatrikal serta pembacaan puisi di halaman
Gedung DPRD Balikpapan Jalan Jendral Sudirman, Kamis (24/4).
Selain sebagai peringatan Hari Bumi yang jatuh
pada 22 April, mereka juga menyuarakan penolakan terhadap rancangan rencana
tata ruang wilayah (RTRW) Kaltim sebagai wilayah yang masuk dalam area
pertambangan.
"Kami dengan tegas menolak rencana RTRW tersebut, kami menuntut pemerintah
segera menyusun perda (peraturan daerah Red) agar punya kekuatan hukum yang jelas." ujar
Koordinator Aksi, Fariz Fadhillah kepada awak media.
Ia menjelaskan, Balikpapan harus berkaca dari pengalaman beberapa daerah yang
mengalami dampak ekologi akibat kehadiran tambang batu bara, seperti Kukar dan
Samarinda.
"Kita tidak ingin kejadian yang terjadi di Samarinda dan Kukar seperti
banjir dan bencana ekologi jiga dialami Balikpapan. Lagipula adanya tambang
tidak sejalan dengan misi Balikpapan menjadi kota nyaman huni." tegas
Ketua Umum Mahasiswa Pencinta Alam Cadas.Com STT Migas Balikpapan ini.
Menanggapi masukan dari aktivis tersebut, anggota Komisi I DPRD Balikpapan,
Eddy Subrata mengaku akan menekan Pemprov Kaltim untuk mengkaji ulang rancangan
RTRW tersebut. Mengingat selama ini, baik pemkot maupun DPRD Balikpapan telah
berkomitmen menolak kehadiran tambang batu bara di Kota Beriman.
"Kami segera mengkaji penerbitan perda larangan tambang agar ke depan
Balikpapan tetap terbebas dari pertambangan," harapnya.
Eddy menambahkan, sejauh ini tercatat sudah ada tiga perusahaan yang pernah
menawarkan membuka areal pertambangan di Balikpapan, hanya selalu ditolak.
Penegasan tersebut juga disampaikan sesama koleganya di DPRD Balikpapan, Youtje
Rumambi. Menurutnya, aspirasi dari Mahasiswa patut diacungi jempol dan harus
dikawal hingga Kota Minyak benar - benar bebas dari pertambangan tanpa
pengecualian.
"Wilayah Balikpapan jadi bagian RTRW Provinsi. Ini harus diawasi terus
jangan sampai bertabrakan. Bicara kewenangan itu ada di Pemkot
Balikpapan,"katanya. "Saya setuju dengan mahasiswa yang juga mau
peduli dan mengawasi setiap pembangunan yang bersentuhan dengan
lingkungan." sambungnya.
Selain menyoal rancangan RTRW, massa juga mengkritisi minimnya ketersediaan
ruang terbuka hijau di Balikpapan, serta beberapa proyek pembangunan di kota
ini yang disinyalir tidak pro-lingkungan.
Oleh : Erik Rahul Alfian
(Edited Romdani Kalim Post)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar